Semoga saja 'perdamaian' antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) benar-benar terwujud. Artinya, DPR bisa cepat bekerja. Tak hanya berseteru perihal bagi-bagi kekuasaan. 

Revisi UU MD3 diwacanakan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kepada Koalisi Merah Putih (KMP) untuk mengakhiri perpecahan di DPR. Partai Demokrat menyatakan sikapnya terhadap wacana itu.‎

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) menyepakati damai melalui jalan revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Namun revisi UU tidak pernah berlangsung cepat, tergantung materi yang dibahas.

Pagi tadi, Pramono Anung menyampaikan ada keinginan baru dari KIH yaitu menghapus pasal Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di UU MD3 sebagai kesepakatan dengan KMP. Hal itu menuai kiritik Partai Demokrat.

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) sepakat berdamai dengan memberikan 21 kursi tambahan untuk pimpinan komisi dan badan DPR kepada KIH. Kesepakatan itu ditempuh dengan jalan merevisi UU MD3.

Pertemuan juru lobi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) berujung damai. Pramono Anung dan Hatta Rajasa keluar dari lokasi forum lobi dengan senyum tersungging.

Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan kembali bertemu dalam forum lobi siang ini. Forum lobi ini digelar di kediaman Ketum PAN Hatta Rajasa.

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) kembali menjajaki kesepakatan islah siang ini. Fraksi Partai Demokrat DPR mendukung kedua kubu islah, asal tidak mengutak-atik formasi pimpinan alat kelengkapan dewan yang ada saat ini.

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) akan kembali melakukan lobi-lobi siang ini. Salah satu hal yang dibahas adalah tentang pasal-pasal di UU MD3 yang dianggap membahayakan.

KIH meminta agar UU MD3 direvisi terlebih dahulu baru sepakat berdamai dengan KMP. KIH juga hanya akan menyetorkan nama anggotanya ke Badan Legislasi dan Badan Anggaran, tidak ke semua alat kelengkapan dewan.