Buruh Bali mesti menelan air ludahnya sendiri. Pasalnya, Gubernur Bali Dewa Made Beratha tidak memenuhi janjinya merevisi besaran upah minimum provinsi (UMP).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan Upah Minimun Provinsi (UMP) sebesar Rp 650 ribu perbulan. Masyarakat diminta untuk mematuhinya.

Pernyataan Menakertrans Erman Suparno terkait usulan rumusan UMP baru yang didasarkan kemampuan perusahaan mendapat kacaman kalangan DPR.

Kepala Analis Unit Manajemen Risiko (UMR) PT Jamsostek Walter Singgalingging dinilai telah melakukan pemalsuan dalam investasi MTN Jamsostek.

Industri makanan dan minuman ikut bersorak dengan rencana kenaikan gaji PNS dan UMR pada awal 2006, karena bisa mendorong pertumbuhan penjualan 12-15%.

Banyaknya jumlah serikat pekerja (SP) ternyata dinilai pengusaha cukup mengganggu. Apindo pun meminta agar jumlah SP dikurangi.

Ribuan buruh dari berbagai kota di Jawa Timur mengepung kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya menolak penetapan UMP.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kabupaten Bogor mengintruksikan kepada Fraksi PKS untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas dalam setiap proses pembahasan RAPBD.

Tarik-ulur persoalan pengupahan di Surakarta masih akan terus berlanjut. Setelah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta penangguhan pemberlakuan UMK (upah minimum kota/kabupaten) Tahun 2006, kini giliran pihak buruh mendesak segera diberlakukan.

Upah di bawah UMR dan tak dapat THR, seratusan buruh pabrik kacang telor di Makassar mendatangi kantor Disnaker menuntut kenaikan upah.