Masa sidang ketiga DPR pada tahun 2011-2012 telah usai. Dari target 12 RUU prioritas yang akan diselesaikan, ternyata hanya dua saja yang berhasil disahkan.

Partai Golkar mengakui harus mengalah dalam voting pembahasan RUU Pemilu. Golkar mengklaim kekalahan tersebut menunjukan kesetian Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie, atau Ical kepada Setgab Koalisi.

Partai Hanura mengakui ditawari nota kerjasama di parlemen untuk mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah oleh Partai Demokrat. Koalisi baru?

Setgab koalisi yang dipimpin Partai Demokrat (PD) mulai merangkul Partai Gerindra dan Hanura. Bahkan semalam Setgab menggelar rapat mengkonsolidasikan peta RUU Pemilu yang diputus dalam paripurna di DPR hari ini.

Rancangan Undang-undang Penanganan Konflik Sosial (RUU PKS) akhirnya disahkan DPR. Namun langkah DPR itu disesali sejumlah kalangan. Salah satunya pegiat HAM, Usman Hamid.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berubah sikap di menit akhir voting RUU Pemilu. Sikap PKS tidak sesuai dengan yang selama ini mereka katakan. PKS mendukung Partai Demokrat (PD).

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) balik kanan memilih konversi suara menjadi kursi dengan menggunakan metode penghitungan kuota murni.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali menunjukkan inkonsistensi sikap dalam rapat paripurna RUU Pemilu. Atas sikap tersebut, PKS mendapat banyak sorakan dan ejekan dari fraksi lain.

Voting dilakukan lagi di paripurna DPR guna memutuskan parliamentary threshold (PT) dalam RUU Pemilu. Hasilnya, anggota Dewan sepakat PT sebesar 3,5 persen berlaku secara nasional.

Pembahasan RUU Pemilu pada rapat paripurna telah selesai dilaksanakan. Poin terakhir yang dipermasalahkan, yaitu metode konversi suara akhirnya diputuskan menggunakan metode kuota murni.