Fraksi PDIP memperjuangkan revisi UU MD3 untuk selesai sebelum anggota DPR memasuki masa reses. Namun, di sisi lain PDIP melihat ada upaya pembiaran secara sengaja agar revisi ini tidak kunjung diselesaikan.

Hasil rapat Komisi III adalah mengundang rapat Menkum HAM Yasonna Laoly dan KPK pada hari Senin (1/12), membahas mekanisme fit and proper test.

Fraksi NasDem mengusulkan agar pimpinan KPK pengganti Busyro Muqoddas tetap dipilih oleh Komisi III sebelum DPR memasuki masa reses tahun ini.

Revisi UU MD3 ditunda masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014 dan dikembalikan ke Badan Legislasi (Baleg) untuk dibahas lagi. Baleg pun berencana mengundang DPD untuk bersama-sama membahas revisi.

Komisi III DPR dikejar tenggat waktu untuk memilih pimpinan KPK pengganti Busyro Muqoddas yang masa jabatannya berakhir 10 Desember 2014. 

Revisi UU MD3 ditunda masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014 dan kembali dibahas di Badan Legislasi DPR. PKB menduga DPR kembali akan menemui kebuntuan.

Komisi III DPR pagi ini menggelar rapat pleno untuk mengambil keputusan terkait jadwal pemilihan calon pimpinan KPK. Namun, rapat ini diskors karena hanya dihadiri perwakilan 4 fraksi.

Rapat paripurna DPR siang tadi batal mengesahkan revisi UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) ‎masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Paripurna mengembalikan pada Badan Legislasi untuk menggelar rapat kembali soal posisi UU MD3 sebelum dibahas.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengusulkan kepada gubernur, bupati, walikota, agar mengganti sekretaris DPRD (Sekwan) setahun sekali. Alasannya, agar tidak ada anggota dewan yang masuk bui gara-gara korupsi atau masalah hukum.

Sidang paripurna DPR hari ini menunda penetapan revisi UU MD3 masuk ke dalam Prolegnas 2014. Akibatnya, politikus PDIP Arief Wibowo bahwa konflik di DPR akan makin panjang.