Usai keputusan MK yang mengandaskan gugatan pihak capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, kini Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengharapkan dukungan semua pihak untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Cerita panjang ini diawali penolakan kubu Prabowo-Hatta atas penetapan KPU. Sejumlah langkah hukum dan politis menjadi agenda selanjutnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan Prabowo dan memantapkan Jokowi-JK menjadi presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2014. Jalan Jokowi-JK mantap menatap tangga Istana tidaklah mudah.

Tim Prabowo-Hatta kecewa dengan putusan sengketa Pilpres 2014 di MK. Selain itu, mereka juga mempertanyakan putusan yang diketok hakim konstitusi Hamdan Zoelva Cs.

Satu persatu dalil gugatan Prabowo-Hatta digugurkan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Tim Prabowo-Hatta kecewa dengan beberapa pertimbangan tersebut.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah membacakan 14 putusan dalam sidang kode etik hari ini. Tidak melulu putusan yang dibacakan berisi teguran dan sanksi, ada juga pujian dan apresiasi.

Setelah dimusyawarahkan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan tindakan KPU yang memperbolehkan pemilih menggunakan hak suaranya dengan kartu identitas tidak menyalahi undang-undang.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah membacakan 14 putusan terkait aduan pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu. Sebagian besar perkara yang diadukan Tim Prabowo-Hatta ditolak majelis dalam persidangan.

Tim advokasi Prabowo-Hatta masih tetap mempermasalahkan pembukaan kotak suara oleh KPU.

Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan memberhentikan 7 komisioner KPU daerah. Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan bahwa putusan suatu bentuk edukasi.