Sekjen PKS Anis Matta yakin partainya bisa menembus tiga besar dalam Pemilu 2014. PKS akan mencoba menjaring suara dari para pemilih yang belum memutuskan.

"Peraturan yang akan datang seharusnya bisa mengatur agar presiden melepaskan jabatannya di partai politik ketika menjabat sebagai presiden. Saya kira itu bisa diusulkan dalam undang-undang Pilpres," ujar wakil ketua DPR Anis Matta.

PKS memandang keputusan MK yang membuat Parliementary Threshold (PT) 3,5 persen berlaku di DPR RI dan semua parpol harus diverifikasi KPU sebagai keputusan yang bijaksana. Bagi PKS tak ada masalah dengan keputusan MK tersebut.

Partai Gerindra sepakat dengan dorongan agar semua pejabat publik hingga Presiden tak boleh aktif di parpol. Klausul ini bisa direalisasikan dalam revisi UU Pilpres mengenai syarat capres.

Anis Matta mengaku salut Melchias Markus Mekeng memilih mundur dari posisi Banggar. Anis memandang langkah Mekeng positif dengan niat menghindarkan konflik kepentingan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai peluang Sri Sultan Hamengkubuwono X maju dalam Pilpres 2014 belum sepenuhnya tertutup. PKS masih memantau performa Sultan sampai 2014. 

Sekjen PKS Anis Matta sepakat dengan dorongan agar semua pejabat publik tak boleh berparpol. Termasuk presiden, menteri, gubernur dan bupati.

Melchias Markus Mekeng mundur dari keanggotaan Banggar DPR setelah dicopot dari posisi Ketua Banggar DPR. Mekeng sudah bukan lagi anggota Banggar dan hanya duduk di kursi anggota Komisi XI DPR.

Dua pimpinan Banggar pengganti Melchias Markus Mekeng dan Mirwan Amir dilantik. Mereka adalah Ketua Banggar dari Golkar baru Ahmadi Noorsupit, dan Wakil Ketua Banggar dari PD, Djoko Udjianto.

Wakil Ketua DPR merangkap Sekjen PKS, Anis Matta, menilai pasal baru di RUUK DIY yang mengatur agar Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta tidak boleh berpolitik masuk akal. Hal itu dimaksudkan untuk keistimewaan Yogyakarta seutuhnya.