Pimpinan DPR bersama pimpinan Komisi II dan fraksi kembali mengadakan rapat membahas perkembangan RUU Pilkada. Ada sejumlah bahasan terkait pemilihan kepala daerah yang sangat krusial dan akan diubah dalam RUU Pilkada tersebut.

Teknologi E-Voting diproyeksikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) diterapkan pada pemilu 2014. Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menyetujui, namun tetap ada beberapa kendala. 

"Contohnya di Amerika, anak presiden mereka memang berkapasitas, bertahun-tahun terjun di politik. Kalau dilarang, justru jadi pelanggaran konstitusional," tutur Ganjar.

Menjelang revisi UU Pilpres sejumlah fraksi di DPR berbeda pandangan. Sejumlah fraksi mendukung revisi UU Pilpers, beberapa menolak. Perdebatan mengerucut pada Presidential Threshold (PT) alias ambang batas pengajuan capres.

Komisi III DPR segera memulai pembahasan revisi KUHP dan KUHAP. Ditargetkan revisi dua aturan hukum nasional ini beres pertengahan tahun 2014.

Rencana pemerintah memidanakan pelaku kumpul kebo dinilai dapat mencegah rusaknya generasi bangsa. Rencana ini dituangkan di RUU KUHP yang diserahkan ke DPR pada 6 Maret lalu.

Seperti dapat diduga, pada tahun politik ini para anggota DPR lebih mementingkan persiapan pecalegannya dalam Pemilu 2014 sehingga kinerjanya semakin rendah. Ruang rapat paripurna DPR hanya terisi separuhnya.

Selebihnya tetap berusaha untuk tak sekedar menjadi figuran.

Mantan Presiden BJ Habibie menyinggung rangkap jabatan pejabat negara yang juga menjadi pimpinan partai politik. Habibie menyarankan para menteri melepaskan jabatan parpolnya agar fokus mengerjakan tugas pemerintahan. 

Yusril Ihza Mahendra mengatakan KPU sama sekali tidak memiliki hak untuk mengajukan kasasi. Putusan ini diketok oleh Pengadilan yang memenangkan PBB sebagai peserta Pemilu 2014.