KPK masih terus mendalami skandal Bank Century yang diduga merugikan keuangan negara. Tidak tertutup kemungkinan KPK akan menggunakan data yang diperoleh Pansus Hak Angket Century untuk menambah informasi penyelidikan.

Nasabah besar Bank Century Boedi Sampoerna melakukan klarifikasi ke BPK mengenai fakta dan data terkait kasus Bank Century. Boedi Sampoerna membantah dapat perlakuan khusus dan keuntungan dari bailout Century.

Fraksi PKS merilis kesimpulan sementara terkait kasus Century. PKS menyebut empat lembaga penanggung jawab proses bailout Century terindikasi pidana.

Jumlah dana nasabah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus bertambah. Hingga Desember 2009, jumlah dana nasabah di bawah Rp 2 miliar yang dijamin LPS mencapai Rp 1.080,54 triliun.

Kasus bailout Bank Century sudah menyentuh semua ranah. Pansus hak angket DPR pun memeriksa aliran dana Rp 6,7 triliun ke bank yang kini bernama Bank Mutiara itu. Sayangnya, pemeriksaan justru melupakan 'Si Penyakit'.

KPK tidak akan mempersoalkan proses merger dan akuisisi Bank Century sampai pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dari BI kepada Bank Century. Alasannya, hal itu bukan domain KPK.

Bank Mutiara (sebelumnya Bank Century) membantah memberikan dana bailout hingga puluhan miliar kepada seorang pengusaha bengkel di Makassar ataupun seorang supir taksi.

Plt Ketua KPK Tumpak H Panggabean memastikan dana talangan Bank Century yang berasal dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan milik negara.

Adanya isu akan dilakukan langkah audit tandingan tentang bailout Century dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan disambut enteng oleh BPK. BPK mempersilahkan audit dilakukan, tetapi?

BPK akan melakukan audit lanjutan dalam rangka menindaklanjuti temuan-temuan data baru seputar kasus bailout Bank Century, sesuai permintaan dari Pansus Bank Century di DPR.