Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya memutuskan menolak Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang dirilis Presiden SBY di akhir masa jabatannya.

DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) masuk ke dalam program legislasi nasional (2014).

Anggota dewan periode 2014-2019 akan mulai reses pada akhir pekan ini. Sekjen DPR Winantuningtyastiti mengatakan tidak masalah dengan anggaran terkait akomodasi untuk anggota dewan yang ingin mengunjungi konstituennya.

Pada Rabu, 1 Oktober 2014 lalu sebanyak 555 anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih dilantik dan diambil sumpahnya di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Dua bulan sudah mereka bekerja. Apa hasilnya?

Dewan Perwakilan Daerah mengusulkan perubahan di 13 pasal dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Bagaimana nasib revisi UU MD3?

Usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama pimpinan KPK, Komisi III DPR seharusnya hari ini menggelar rapat kerja dengan Menkum HAM, Yasonna H Laoly serta Sekretaris Pansel calon Pimpinan KPK. Namun, agenda ini batal karena Menteri Yasonna berhalangan hadir.

DPD RI meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR ‎turut mengubah 13 poin atau pasal dalam Undang-undang 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat tengah mengebut pembahasan revisi Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat kini tengah membahas revisi Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). 

Komisi III DPR hari ini bakal menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun pimpinan KPK yang hadir adalah Abraham Samad dan Zulkarnaen.