Silang pendapat antar anggota Komisi III DPR terkait jumlah calon pimpinan KPK yang ikut fit and proper test segera berakhir. DPR akan mengambil keputusan, apakah 8 atau 10 nama yang berhak mengikuti seleksi.

Ada pengakuan mengejutkan datang dari anggota DPD Sarah Lery Mboeik. Ada salah satu calon yang membolehkan pertemuan dengan calon tersangka atau tersangka. Loh!

Hingga saat ini, DPR belum juga melakukan seleksi atas capim KPK. Namun hal itu tidak membuat gundah salah satu capim KPK, Zulkarnain yang juga seorang jaksa.

Yunus Husein berjanji menolak segala bentuk intervensi dari siapa pun kepada KPK, seandainya dia terpilih menjadi pimpinan lembaga antikorupsi itu. 

Menyandang jabatan sebagai anggota Satgas Anti-Mafia Hukum, membuat Yunus Husein kerap dipersepsikan sebagai orang dekat Presiden SBY. Namun, ia meminta kedekatan itu tidak dimaknai lain.

Ketua Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Hamid Chalid mengusulkan DPR meminta Fatwa MK guna mengakhiri perselisihan jumlah capim KPK yang harus diusulkan antara 8 atau 10 orang. Namun, MK tidak mempunyai kewenangan membuat Fatwa.

Komisi III DPR menolak calon pimpinan KPK usulan pemerintah, karena deadlock mengenai jumlah capim yang harus diusulkan antara 8 atau 10 orang. Daripada ribut-ribut dan ribet, DPR sebaiknya minta fatwa pada MK soal penafsiran UU KPK tentang capim KPK.

"Proses yang terjadi di Komisi III adalah proses yang wajar tujuannya baik supaya semua pimpinan KPK yang dipilih tidak cacat bawaan dari awal," kata Priyo.

MK memilih tidak ikut campur terkait kisruh calon pimpinan KPK antara DPR dan pemerintah. Sejumlah fraksi di DPR ngotot ingin agar pemerintah menyetor 10 nama, bukan 8 nama.

Komisi III DPR menolak calon pimpinan KPK usulan pemerintah, karena deadlock mengenai jumlah capim yang harus diusulkan antara 8 atau 10. DPR dinilai menafsirkan UU KPK, pasca putusan MK, semau-maunya.