Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan tidak bersedia menangani sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ke manakah nanti sengketa itu akan ditangani?

KPU bersama Bawaslu dan DKPP tengah mengajukan usulan tentang pembangunan gedung perkantoran baru. Harapannya, gedung itu nanti bisa berdiri di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Anggota DKPP, Valina Singka Subekti, berharap agar pembangunan gedung Graha Pemilu segera terealisasi. Ia ingin agar DKPP satu kantor dengan KPU dan Bawaslu.

KPU bersama Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berharap mempunyai kantor bersama di satu lokasi. KPU berharap kantor senilai Rp 450 miliar itu terealisasi pada tahun 2015.

Dalam rapat dengar pendapat KPU bersama Komisi II DPR tentang RAPBN 2015, KPU mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 726 miliar. Anggaran itu di antaranya untuk 15 daerah otonom baru, juga untuk graha pemilu.

Wacana DPR membentuk Pansus Pilpres menuai banyak penolakan. KPU berharap wacana itu benar-benar dipertimbangkan dengan matang.

Pelaksanaan pemilu presiden dipastikan selesai dengan diketoknya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan Joko Widodo sebagai presiden terpilih. KPU akan 'menghadap' DPR untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilu.

Meskipun MK telah mengetukkan palu keadilan dan pesta demokrasi pemilihan presiden telah berakhir, rupanya kubu Prabowo belum mau legowo. Sejumlah jalan sudah dan akan dititi untuk mempersoalkan kemenangan Jokowi. Tercatat 10 langkah yang sudah dijalani dan yang masih menanti.

Adanya wacana pembentukan Pansus Pilpres oleh sejumlah anggota dewan di parlemen dinilai berlebihan dan tergolong upaya makar. Apalagi Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan putusan sengketa hasil Pilpres dan harus dihargai sebagai hasil yang final.

MK telah menolak gugatan Tim Prabowo-Hatta terhadap Pilpres 2014. Namun sekelompok pengacara yang berkukuh melanjutkan sengketa hasil Pilpres 2014.‎