Meski sudah mengirim surat terkait MLA untuk memulangkan buronan Djoko Tjandra, pemerintah rupanya masih menunggu niat baik dari pemerintah Papua Nugini (PNG).

Kejagung tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Papua Nugini untuk memulangkan buronan Djoko Tjandra. Pemerintah Papua Nugini bahkan tengah menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy menyarankan pemerintah melakukan tekanan politik ke pemerintah Papua Nugini untuk memulangkan Djoko Tjandra. Namun tekanan politik ini baru dapat dilakukan bila upaya pemerintah memulangkan Djoko dengan MLA tidak membuahkan hasil.

Kejaksaan Agung saat ini masih mencari cara untuk menemukan buronan kasus cessie (hak tagih) Bank Bali, Djoko Tjandra. Djoko Tjandra kabur sejak 2009 silam, sampai manakah proses pengejaran ke Papua Nugini ini?

Nama Yusril dikait-kaitkan dengan pindahnya status warga negara Djoko Tjandra ke Papua Nugini. Jika kelak Kejagung memojokan namanya, Yusril akan mengambil langkah lantaran merasa dikambinghitamkan.

Djoko Tjandra, mengantongi kewarganegaraan Papua New Guinea (PNG). Kejaksaan Agung menyebutkan, yang mengurusi status kewarganegaraan buronan tersebut adalah seorang pengacara.

Buronan cessie (hak tagih) Bank Bali, Djoko Tjandra, masih berada di Papua Nugini dan mengantongi kewarganegaraan negara tersebut. Kejagung hingga saat ini masih menunggu respons pemerintah Papua Nugini untuk memulangkan Djoko Tjandra.

Presiden SBY menginstuksikan kepada Jaksa Agung untuk segera menuntaskan kasus buronan cessie (hak tagih) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Kejaksaan agung sampai saat ini belum mendapatkan cara untuk bisa memulangkan buronan cessie (hak tagih) Bank Bali, Djoko Tjandra. Menkum dan HAM, Amir Syamsuddin menyatakan, karena tak ada perjanjian ekstradisi pihaknya mengandalkan hubungan baik kedua negara RI-Papua Nugini.

Kejaksaan agung sampai saat ini belum juga bisa memulangkan buronan Djoko Tjandra, kembali ke Indonesia. Djoko diduga memiliki hubungan baik dengan beberapa pejabat penting di pemerintahan.