Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hari ini mengadakan rapat di kantornya. Rapat tersebut membahas rencana proyek-proyek infrastruktur yang akan dibiayai dengan utang.

Sidang Paripurna DPR telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan APBN-P 2015. yang masih mencatat defisit sebesar 1,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Hingga Desember 2014, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 2.604,93 triliun. Naik dibandingkan posisi bulan sebelumnya yaitu Rp 2.601,16 triliun.

Hingga Desember 2014, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 2.604,93 triliun. Turun tipis 0,12% dibandingkan bulan sebelumnya yaitu Rp 2.608,14 triliun.

Pemerintah sudah memulai penerbitan surat utang alias obligasi. Hari ini, pemerintah resmi menjual surat utang di pasar Amerika Serikat.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo akan menekan penarikan utang pada 2015 dengan cara mengurangi defisit anggaran. Sebab, pembiayaan utang melalui penerbitan obligasi atau surat utang tahun ini cukup menantang.

Negara akan punya penghematan anggaran hingga Rp 200 triliun setelah subsidi BBM dicabut. Hal itu akan membuat likuiditas perbankan lebih longgar.

Meskipun IHSG sepanjang tahun 2014 tercatat naik 21,15% menjadi 5.178,373, tapi secara nilai transaksi saham sepanjang tahun 2014 mengalami penurunan.

Pada November pemerintah membayar pokok utang sebesar Rp 6,48 triliun. Dengan begitu, total pembayaran pokok utang sepanjang 2014 adalah Rp 211,04 triliun atau 85,2% dari pagu APBN.

Hingga November 2014, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 2.608,14 triliun. Naik dibandingkan posisi bulan sebelumnya yaitu Rp 2.601,16 triliun.