Pemerintah Papua akan mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung yang menghapus pajak air yang ditanggung Freeport sebesar Rp 3,9 triliun.
Menteri Sosial Idrus Marham meminta penggunaan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat sebesar Rp 8 triliun dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana penggunaannya?
Plt Dirjen Pembangunan Bina Desa Kemendagri Diah Indarjati mengatakan dana otonomi khusus juga mesti dimanfaatkan untuk kebutuhan utama seperti penyediaan air.