Udar Pristono tidak mau mimpinya mendapatkan Rp 1,07 triliun sirna begitu saja. Mantan Kadishub DKI Jakarta itu mengajukan PK atas gugatan praperadilan yang tidak diterima PN Jakpus.

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menerima berkas kasus Bambang Widjojanto (BW) dari Bareskrim Polri untuk kedua kalinya. ‎Jaksa peneliti kembali memeriksa kelengkapan berkas tersebut.

Berkas perkara dugaan korupsi Komjen Pol Budi Gunawan (BG) telah dilimpahkan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Bareskrim Polri. Rencananya, hari ini Bareskrim akan melakukan gelar perkara terkait berkas BG tersebut.

Bareskrim akan melakukan gelar perkara terbuka terkait dokumen Komjen Budi Gunawan. Beberapa pakar dan ahli diundang dalam paparan yang menentukan lanjut-tidaknya kasus tersebut. 

PN Jakpus menggugurkan upaya praperadilan mantan Kadishub DKI Jakarta, Udar Pristono. Praperadilan gugur karena berkas kasus Udar Pristono, sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta.

Permohonan praperadilan ramai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jaksel. Jajaran penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan hingga KPK harus menghadapi permohonan praperadilan yang dilayangkan pemohon. 

Terdakwa kasus korupsi TransJakarta, eks Kadishub DKI Udar Pristono, ngotot sidang praperadilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) harus dilanjutkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan ahli hukum Yahya Harahap yang menjelaskan mengenai ‎proses penetapan tersangka. Yahya mengatakan bahwa penetapan tersangka bukan merupakan upaya paksa.

Tim biro hukum KPK menghadirkan 2 ahli dalam sidang lanjutan permohonan praperadilan yang diajukan Suryadharma Ali (SDA). Kedua ahli yang dihadirkan yaitu Yahya Harahap dan Sugianto.‎

Eks Kadishub DKI Jakarta Udar Pristono terus melakukan perlawanan terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung). Kali ini Pristono melayangkan permohonan praperadilan yang salah satu pokok materinya meminta ganti rugi Rp 1,07 triliun terkait penyitaan asetnya.