KPK tidak mempersoalkan keberadaan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Selama menguntungkan untuk pemberantasan korupsi, KPK bisa menerimanya.

Tidak ada legal standing atau kedudukan hukum bagi Petisi 28 untuk mengajukan uji materi Keppres No 37/2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum ke Mahkamah Agung (MA). Tak ada hal yang merugikan Petisi 28 akan keberadaan Satgas.

Presiden mempunyai hak untuk mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka menyukseskan tugas kenegaraan. Pembetukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum adalah bagian dari hak presiden itu.

Keberadaan Satgas Anti Mafia Hukum akan digugat oleh Petisi 28. Satgas dinilai cenderung hanya sebagai proyek pencitraan Presiden SBY.

Anggota Satgas Anti Mafia Hukum Yunus Husein mempersilakan Petisi 28 yang akan menggugat keberadaan Satgas melalui judicial review MA. Yunus menyatakan kesiapannya dalam menghadapi gugatan itu.

Ketua DPR Marzuki Alie tak mau disalahkan soal dokumen satu troli hasil penyelidikan Pansus Century. Marzuki menunjuk hidung Setjen DPR yang lalai melaksanakan tugasnya.

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi teatrikal di depan Gedung KPK. Mereka menuntut penuntasan kasus Century dan dukungan moril terhadap pimpinan KPK agar tetap solid.

Petisi 28 yakin, Komjen Pol Susno Duadji tahu betul seluk beluk di Mabes Polri. Mereka percaya dengan pernyataan Susno soal dugaan makelar kasus Rp 25 miliar di Polri.

Komjen Pol Susno Duadji kembali menggelar acara bedah buku 'Bukan Testimoni Susno'. Sejumlah pujian mengalir padanya. Bahkan ada yang memintanya menjadi pimpinan KPK. Wah!

Pendukung Sri Mulyani di dunia maya, yang tergabung dalam 'Grup Facebooker Kami Percaya Integritas Sri Mulyani (KPI-SMI)' kembali beraksi. Mereka akan menyampaikan petisinya ke KPK.