Pemerintah pusat mendukung rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta membangun waduk di Kota Depok, Jawa Barat untuk penanganan banjir di Ibu Kota.

Wali Kota Depok Nur Mahmudi meminta Jokowi tak hanya berwacana saja soal rencana ingin membeli lahan dan membangun waduk di Depok, Jabar. Bila serius, Nur meminta Jokowi datang ke Depok. 

Wali Kota Depok Nur Mahmudi menolak secara halus rencana pembelian tanah untuk pembangunan waduk oleh Gubernur DKI Joko Widodo. Tjahjo Kumolo yang juga merupakan Sekjen PDIP melihat hal itu sebagai bentuk egoisme kedaerahan.

Partai asal Gubernur DKI Joko Widodo, PDIP, menilai Wali Kota Depok Nur Mahmudi reaksioner. Ini karena rencana Jokowi untuk membeli lahan di Depok disambut dengan suatu penegasan bahwa Depok punya aturan sendiri.

Wali Kota Nur Mahmudi Ismail beralasan Depok memiliki aturan tentang tata ruang kewilayahan yang harus ditaati. Alasan tersebut dikemukakan menjawab keinginan Gubernur DKI Joko Widodo membeli lahan di Depok untuk dibangun waduk. Bagaimana tanggapan PDIP?

Gubernur DKI Jokowi masih enggan buka-bukaan soal lahan yang ingin dijadikan waduk di Depok, Jabar. Selain tak ingin berpolemik dengan penguasa Depok Nur Mahmudi, dia ingin soal ini tak ramai-ramai dahulu. 

Sikap Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail yang terkesan menghalangi rencana pembelian tanah untuk pembuatan waduk oleh Gubernur DKI Jokowi menimbulkan spekulasi politik. Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini menilai sikap rekan separtainya tersebut bukan bentuk manuver politik.

Menteri PU Djoko Kirmanto menanggapi soal polemik pembelian lahan di Depok oleh Pemda DKI untuk keperluan penanganan banjir.

Meski wilayah kekuasaannya bertetangga, hubungan Jokowi dengan Nur Mahmudi sepertinya kurang seiya-sekata. Keduanya beberapa kali terlibat gesekan, seperti terangkum di 3 peristiwa ini:

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail kini telah masuk bursa capres PKS. Manuver Nur Mahmudi yang terkesan menghalangi langkah Jokowi membangun waduk di Depok pun dianggap sebagai manuver politik. Benarkah?