Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) meminta Indonesia membatalkan eksekusi mati pada kasus-kasus pelanggaran obat-obatan. Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York menilai hukuman mati yang dilakukan pihak Indonesia tidaklah melanggar HAM.

Jaksa Agung HM Prasetyo tetap akan mengeksekusi para terpidana mati kasus narkoba. Namun, para terpidana mati itu selalu berdalih dengan alasan pelanggaran HAM.

Komnas HAM menyebut penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) oleh penyidik Bareskrim Polri melanggar HAM. Salah satunya soal surat pemanggilan dan penangkapan yang dinilai tak sesuai prosedur. 

Jaksa Agung Prasetyo menyatakan akan mengeksekusi mati gembong narkoba WN Prancis, Australia dkk dalam waktu dekat. Hukuman mati ini termaktub dalam konstitusi Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, penggunaan hak imunitas berpotensi melanggar konstitusi. Sebab, semua orang sama rata di mata hukum.

Proses penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri dinilai melanggar prosedur hukum dan HAM. Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti didesak untuk berani mencopot Kabareskrim Irjen Budi Waseso.

Eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno bersuara lantang soal kisruh penanganan kasus Bambang Widjojanto. Dia berani bicara keras dan tegas soal kelakuan oknum polisi. Bagaimana komentar lengkapnya?

Pagi ini Jakarta dikepung banjir akibat hujan deras yang turun semalaman. Pemprov DKI sudah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi banjir.

Duta Besar Belanda dan Brasil akan ditarik dari Indonesia sebagai reaksi atas hukuman mati pada warga negaranya. Wakil Presiden Jusuf Kalla menjamin penarikan itu tak akan mengganggu hubungan diplomatik kedua negara.

Para penggiat HAM menentang keras hukuman mati karena dinilai melanggar HAM. Namun bagi Jaksa Agung HM Prasetyo, hukuman mati pantas diberikan bagi mereka yang sudah merenggut hak hidup banyak orang.