Partai Golkar adem ayem. Kelesak-kelesik tidak terdengar. Hendak jadi apakah Golkar ke depan. Menunggu Parikesit?

Konflik dualisme PPP masih menunggu putusan PT TUN. Namun, PPP Romi telah menyiapkan tahapan penjaringan kader yang diajukan sebagai calon kepala daerah.

Anggota DPR dari Fraksi Hanura Frans Agung menuding mantan stafnya, Akbar Rizal, memalsukan tanda tangan terkait pencairan gaji. Akbar Rizal membantah tudingan itu.

Wacana merevisi UU Pilkada dan UU Parpol untuk mengakomodir Golkar dan PPP ikut Pilkada 2015 rupanya menuai penolakan dari beberapa fraksi. Kali ini PKB yang menyatakan penolakannya karena dianggap tidak tepat.

Penolakan terhadap usulan revisi Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah menguat. Setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Hati Nurani Rakyat, kini Partai Demokrat.

Di awal Pilkada, istilah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) merebak sebagai koalisi pendukung Jokowi-JK dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Kini 2 kubu koalisi ini disebut Wakil Presiden Jusuf Kalla seakan sudah tak ada batasnya lagi.

Tokoh senior Partai Golkar Fahmi Idris meluncurkan dua bukunya sekaligus. Buku pertama membahas soal pedagang, sedangkan buku yang kedua bertema‎ hukum.

‎Ada dua anggota Fraksi PAN yang ikut menandatangani hak angket yang digagas Golkar untuk Menkum HAM Yasonna Laoly, salah satunya adalah Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno.

Sebanyak 116 anggota DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menandatangani hak angket untuk Menteri Hukum dan HAM atas pelanggaran UU dan intervensi terhadap konflik partai politik. Usulan hak angket itu diprediksi akan layu sebelum berkembang.

Sejumlah fraksi di KMP sepakat menggulirkan hak angket untuk Menkum HAM Yasonna Laoly. Pengguliran hak angket ini bakal berlanjut ke sidang paripurna untuk meminta persetujuan anggota dewan.