BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Polri tahun 2009. Hasilnya ada peningkatan terhadap status pengelolaan keuangan Polri.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat 8 Kementrian/Lembaga (K/L) masih memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat atau disclaimer.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2009. Berarti laporan keuangan pemerintah tak disclaimer lagi.

BPK tidak memberikan pendapat atau menyatakan disclaimer atas laporan keuangan LPS tahun 2009. Penyebab disclaimer LPS adalah perbedaan pendapat seputar suntikan modal ke Bank Century.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Jumlah entitas yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terus meningkat dari tahun ke tahun.

Selama 5 tahun terakhir, laporan keuangan Depdagri selalu disclaimer. Berbagai upaya perbaikan telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir. Salah satunya dengan menyetop dana untuk Mendagri dari upah pungut pajak.

Tidak sependapat dengan pandangan Fraksi PDIP mengenai rendahnya kualitas Laporan Keuangan pemerintah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan laporan keuangan pemerintah terus membaik dan mengalami perbaikan.

Saldo aset dan ekuitas/kekayaan bersih Pemerintah mengalami peningkatan dari negatif Rp 497,15 triliun pada Tahun Anggaran 2004 menjadi positif Rp 378,01 triliun pada Tahun Anggaran 2008.

Fraksi Partai Gerindra menolak RUU Pertanggungjawaban APBN tahun 2008 yang diajukan pemerintah. Penolakan ini disebabkan masih amburadulnya laporan keuangan itu.

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) akan menyelesaikan audit utang luar negeri pemerintah pada bulan Mei  2010 mendatang.