Wakil Gubernur DKI kembali bersuara keras tentang proyek monorel Jakarta. Ia mengancam akan membatalkan kerja sama proyek tersebut bila penyesuaian perjanjian kerjasama baru tak tuntas akhir bulan.

Proyek Monorel masih menyisakan masalah. Salah satunya adalah masalah harga tiang pancang monorel yang menjadi hiasan mangkrak di Ibu Kota. Berikut ini strategi DKI memecahkan masalah tersebut.

Pada 2010 lalu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPP) menilai tiang-tiang monorel milik Adhi Karya Rp 130 miliar, dan saat ini diperkirakan menyusut.

Sejumlah tiang monorel yang sudah berdiri di beberapa titik, dijadikan sarana iklan. Kalangan DPRD DKI menilai, PT Jakarta Monorail (JM) sebagai penyelenggara proyek monorel di Jakarta mengambil keuntungan dari iklan tersebut.

Jokowi kembali mengawali aktivitasnya dengan bersepeda. Saat bersepeda di Jalan Gatot Subroto, para petugas Dishub sempat kelabakan mengatur lalu lintas yang semrawut.

Monorel tidak bisa disamakan dengan proyek mass rapid transit (MRT) karena sistem yang berbeda. MRT pun bisa diterima karena secara anggaran sudah siap.

Jokowi, mengatakan sejak awal ia tidak langsung mengganti perusahaan pelaksana proyek monorel karena khawatir akan digugat. Mengapa?. 

Pemprov DKI mengajukan klausul baru dalam perjanjian proyek monorel. Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan, jika PT JM tak mau membuat perjanjian, lebih baik proyek tak dikerjakan.

PT Jakarta Monorel dianggap belum mampu menunjukkan perkembangan proyek yang baik. DPRD DKI memanggil PT JM untuk melakukan perbincangan, namun PT JM tidak hadir.

“Groundbreaking itu dulu sudah ada. Mau seribu kali enggak masalah, wong bukan duit kita kok. Ngapain sih kamu ribut itu, orang bukan duit saya atau APBD kok ribut," kata Jokowi.