Sidang uji materiil terhadap UU No 10 Tahun 2008 yang diajukan beberapa parpol kepada Mahkamah Konstitusi digelar hari ini. Agenda sidang yakni pemeriksaan perkara dan mendengarkan keterangan DPR, Pemerintah dan Ahli.

KPU tengah dihadapkan pada persoalan pelik, yakni apakah harus melaksanakan putusan MA sekarang atau di hari kemudian. Sebab implikasi politik dan hukum dari 2 sikap ini sangat luar biasa.

Ketua MPR Hidayat Nurwahid menyatakan penolakannya atas putusan MA yang membatalkan kursi tahap kedua. Bukan kewenangan MA memutuskan sengketa pemilu. Hidayat meminta KPU abaikan putusan MA.

Perolehan kursi yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terpaksa diubah 2 kali akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Berikut ini perbandingan perolehan kursi berdasarkan Keputusan KPU, MK, dan MA.

Mantan Ketua Partai Golkar Akbar Tandjung meminta semua pasangan capres-cawapres yang kalah dalam Pilpres 2009 untuk menerima keputusan hasil penghitungan KPU. Di saat yang bersamaan, Akbar juga menyentil putusan MA yang membatalkan penghitungan tahap 2.

Putusan MA) terkait pembatalan peraturan KPU 15 Tahun 2009 tentang penetapan perolehan kursi tahap dua dipermasalahkan oleh Partai Gerindra.

Setiap politikus tentunya punya strategi dan hitung-hitungan politik tersendiri dalam setiap sikap, jalan dan keputusan yang mereka ambil. Bagaimana dengan Pramono Anung?

Setiap politikus tentunya punya strategi dan hitung-hitungan politik tersendiri dalam setiap sikap, jalan dan keputusan yang mereka ambil. Bagaimana dengan Pramono Anung?

Sebagai lembaga pelaksana pemilu, KPU seharusnya tinggal mengikuti putusan dari Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan penetapan perolehan kursi legislatif tahap dua. Jika ke depan terdapat masalah, maka itu menjadi urusan MA.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penggunaan KTP bagi warga yang belum terdaftar dalam DPT. Kubu Megawati-Prabowo pun bersyukur atas keputusan itu.