Langit Riau masih diselimuti asap dari aktivitas pembakaran lahan untuk membuka perkebunan sawit atau karet.

Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan 7 perusahaan perkebunan di Kalimantan dan Sumatera sebagai target operasi (TO) terkait dengan maraknya kebakaran hutan.

Polda Riau menetapkan 58 pekerja lahan sebagai tersangka pembakar hutan. Padahal pemilik lahanlah yang lebih pantas menyandang status itu.

Untuk mengurangi asap hasil pembakaran lahan, dana insentif pun ditebar. Barang siapa yang membuka lahan tanpa melakukan pembakaran, akan mendapat insentif.

Kabut asap dan kebakaran hutan makin meluas. 3 Perusahaan diindikasikan membakar hutan di Kalimantan Barat.

Pengumpulan barang bukti keterlibatan perusahaan yang dianggap bertanggung jawab atas kebakaran dan kabut asap di sejumlah wilayah di Indonesia terus dilakukan. Alhasil, 7 perusahaan dalam negeri terancam hukuman.

Pemerintah tidak kehabisan akal untuk 'membasmi' aksi pembakaran hutan. Bagi warga yang mendukung program Anti Pembakaran Hutan, ada iming-iming bibit pertanian gratis. Siapa mau?

Pembakar hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) mulai ditindak. Seorang tersangka pembakar lahan pun sudah ditahan. Dia seorang Sekretaris Desa (Sekdes).

Kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau kian meluas. Untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran ini, sekitar 600 personel TNI dan Polri diterjunkan ke lapangan.

Selain akibat penebangan liar, hutan Klaimantan juga rusak karena terbakar. Bom air pun disediakan Dephut untuk menjinakkan si jago merah.