Wakil Ketua Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf menjelaskan alasan kenapa PKS akhirnya memilih metode penghitungan suara dari webster ke kuota murni. Metode ini diambil dengan tujuan untuk menjaga kebersamaan dengan partai-partai Islam.

RUU Pemilu yang telah disahkan oleh DPR, Kamis (12/04) dinilai tidak mengakomodasi keterwakilan perempuan di legislasi. Sebab, dari pasal yang ada, sama sekali tak mencerminkan keberpihakan kepada perempuan.

PD merangkul Gerindra dan Hanura dalam koalisi parlemen. Bagi Golkar jelas tak masalah.

Ketum DPP PPP Suryadharma Ali enggan menanggapi isu Hanura dan Gerindra yang merapat ke Setgab Koalisi. Sepengetahuannya, belum ada perubahan apa-apa terhadap formasi Setgab Koalisi.

Ketua Umum PD Anas Urbaningrum angkat bicara soal tawaran kontrak koalisi kepada Partai Gerindra dan Partai Hanura. Menurutnya semakin banyak mitra koalisi maka akan menjadi energi positif.

PD menawarkan kontrak koalisi parlemen kepada partai non koalisi Garindra dan Hanura. PDIP menghargai sikap Partai Hanura dan Gerindra yang merapat ke Setgab Koalisi parpol pendukung pemerintah.

PKS memprediksi Partai Demokrat bakal sulit membangun koalisi di parlemen. Alasannya, setiap parpol di DPR memperjuangkan kepentingan masing-masing.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) rupanya merasa tersisihkan karena tidak diikutsertakan dalam pembahasan UU Pemilu. Hal itu membuat DPD berniat untuk mengajukan uji materi UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Golkar menilai koalisi parlemen hanya bentuk ketakutan Demokrat karena tak mampu mengamankan kebijakan pemerintah di DPR.

Partai Hanura memberi sinyal positif soal ajakan PD agar masuk koalisi parlemen. Hanura siap mengawal kebijakan pemerintah yang pro rakyat.