MA bergeming soal vonis pembatalan hukuman mati pemilik pabrik narkotika, Hengky Gunawan sebab sudah putusan PK. MA menyatakan hukuman tersebut tidak bisa diotak-atik lagi.

Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA), Abdul Kadir Mappong dan hakim agung Imron Anwari menyetujui jika koruptor kasus cessie Bank Bali yang merugikan negara sampai Rp 546 miliar, Djoko Tjandra dilepaskan.

Pemulangan terpidana Djoko Tjandra dari Papua Nugini hingga kini belum ada kepastian. Pemerintah dinilai bergerak lambat dalam hal ini. DPR pun berencana memanggil Jaksa Agung untuk mempertanyakan hal tersebut pada September mendatang.

Papua Nugini masih mempelajari perubahan status warga negara buronan kasus BLBI, Djoko Tjandra. Namun keberadaan Djoko saat ini belum tentu ada di negara itu.

Buronan kasus BLBI, Djoko Tjandra telah kabur ke luar negeri. Namun, asetnya berupa Hotel Mulia berdiri di Bali. Untuk membawanya ke Indonesia, maka Hotel Mulia dibekukan terlebih dahulu.

Jaksa Agung Basrief Arief belum mendapat kabar tentang persembunyian buron cessie (hak tagih) Bank Bali, Djoko S Tjandra. Bagi dia, diutamakan jalur diplomasi untuk memulangkan Djoko Tjandra.

Jaksa Agung, Basrief Arief menyatakan, pihaknya belum posisi buron cessie (hak tagih) Bank Bali, Djoko S Tjandra yang disebut-sebut sudah tidak lagi berada di Papua Nugini.

Pemerintah masih menunggu laporan dari Papua Nugini yang sudah melakukan peninjauan ulang mengenai status kewarganegaraan Djoko Tjandra.

Pemerintah Papua Nugini (PNG) tengah meninjau ulang status kewarganegaraan buronan kasus cessie (hak tagih) Bank Bali, Djoko S Tjandra. Ini dilakukan sebagai respons atas surat dari pemerintah Indonesia. 

Meski sudah mengirim surat terkait MLA untuk memulangkan buronan Djoko Tjandra, pemerintah rupanya masih menunggu niat baik dari pemerintah Papua Nugini (PNG).