Kejagung menahan 2 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta pada Dishub DKI tahun anggaran 2013. Tapi mantan Kadishub DKI Udar Pristono yang juga berstatus tersangka, belum ditahan.

Kejagung sudah menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta tahun anggaran 2013. Namun, Kejagung belum menyebutkan akan memeriksa Joko Widodo maupun Ahok.

Ahok menegaskan pihaknya tidak akan mencampuri penanganan hukum terhadap mantan Kadishub DKI Udar Pristono. Ahok menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus dugaan korupsi proyek pengadaan bus TransJakarta di Kejaksaan Agung.

Eks Kadishub DKI Jakarta Udar Pristono menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta tahun anggaran 2013. 

Kejagung menahan 2 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bus TransJ di Dishub DKI tahun anggaran 2013. Keduanya adalah Setyo Tuhu (Ketua Panitia Pengadaan pada Dishub Pemprov DKI) dan R Dradjat A (Pejabat Pembuat Komitmen pada Dishub Pemprov DKI).

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) tidak berbicara banyak soal keputusan Kejagung yang menetapkan mantan Kadishub DKI Udar Pristono sebagai tersangka. Jokowi menyerahkan masalah ini pada proses hukum.

Kejaksaan Agung (Kejagung) melanjutkan pemeriksaan 4 tersangka kasus bus TransJakarta. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Widyo Pramono mengatakan, pihaknya akan melakukan penahanan pada 2 tersangka sebelumnya yaitu Setyo Tuhu dan R Drajat A.

Tim penyidik Kejagung ternyata sudah menetapkan eks Kadishub DKI Udar Pristono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta di Dishub DKI tahun anggaran 2013. Penetapan tersangka Udar sudah sejak hari Jumat (9/5) lalu.

Kejagung kembali mengagendakan pemeriksaan Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono untuk ketiga kalinya. Udar diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta 

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengimbau agar segala bentuk usaha di Kota Bandung segera mendaftarkan izin usaha. Pemerintah Kota Bandung memberi waktu selama tiga bulan kepada seluruh pelalu usaha baik besar maupun kecil.