Komnas HAM menyimpulkan aparat keamanan telah melakukan pembiaran dalam kasus penggusuran yang dilakukan preman terhadap warga kompleks Siliwangi.

LBH Jakarta mempublikasikan laporan hukum dan HAM tahun 2005. Miris, laporan itu berwajah suram karena kasus ditangani setengah hati.

Sejumlah rumah yang masih berdiri di Kompleks TNI AD Siliwangi akhirnya dibuldozer. Para penghuninya yang tersisa, sekitar 27 KK, hanya bisa terpaku.

Tuntutan hukuman seumur hidup terhadap Pollycarpus Budihari Prijanto dinilai tidak memuaskan. Polly dianggap hanya kambing hitam belaka. Dikhawatirkan negara melindungi dalang kasus pembunuhan Munir.

Standar miskin versi pemerintah dipertanyakan 200-an orang yang tergabung dalam SRMK. Pasalnya, standar miskin itu dinilai tidak adil.

Walikota Jakbar Fadjar Panjaitan harus mempertanggungjawabkan kasus penggusuran terhadap PKL tendanisasi di Jalan Pancoran, Glodok, Jakbar.

Sekitar 50-an orang Pedagang Tendanisasi Pancoran-Glodok, Jakbar minta DPRD DKI Jakarta membantu memperjuangkan nasib mereka yang digusur saat Lebaran.

PT Telkom, yang saat ini belum menemukan solusi atas penggusuran layanannya dari frekuensi 3G, dinilai tidak harus bekerjasama dengan Mobile 8 untuk menemukan solusi.

PT Telkom, yang saat ini belum menemukan solusi atas penggusuran layanannya dari frekuensi 3G, dinilai tidak harus bekerjasama dengan Mobile 8 untuk menemukan solusi.

Banyaknya fasilitas sarana olahraga yang digusur dan dialihfungsikan sebagai tempat perbelanjaan, ruko dan sebagainya membuat gerah Deputi Pemberdayaan Olahraga Djohar Arifin Husein. Ia pun memberi peringatan keras kepada para penggusur sarana olahraga.