Partai Demokrat memberhentikan dua orang kadernya yang sudah duduk di kursi DPR RI sehingga harus diganti kader berikutnya. Proses pergantian itu bisa dilakukan setelah ada klarifikasi dari anggota yang dipecat tersebut.

KPU hari ini menyambangi pimpinan MPR dalam rangka persiapan pelantikan Jokowi-JK. KPU ingin memastikan tak ada hambatan di even akbar itu.

Jokowi-JK akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Mempersiapkan hal tersebut, komisioner KPU hari ini mendatangi pimpinan MPR.

Saya masih ingat: ketika itu tahun ‘80-an, sosok dengan kepala plontos berkacamata dan mengenakan pakaian putih yang mengingatkan saya pada busana ihram pria untuk haji berada di tengah-tengah ribuan manusia yang menaruh harapan besar pada dirinya. Ia adalah Gandhi, tokoh yang saya dengar selewat di pelajaran sejarah SMP. Tiba-tiba saya merasa dekat dengannya.

Selain anggota DPR, KPU bersama Sekretariat Jenderal DPD dan Sekretaris Negara juga hari ini akan melantik anggota DPD RI terpilih. Total ada 132 anggota DPD RI yang akan dilantik hari ini. Siapa sajakah mereka?

DPP Partai Golkar memecat dua orang kadernya yang terpilih sebagai anggota DPR periode 2014-2019, dan mengajukan pergantiannya kepada KPU. Namun permintaan itu belum bisa diamini KPU.

KPU mengajukan surat penangguhan pelantikan atau pengucapan sumpah/janji atas 7 anggota dewan terpilih kepada Presiden‎. Penangguhan karena status tersangka itu, sudah diterima Presiden.

KPU mengagendakan pelantikan anggota DPR/DPD/MPR periode 2014-2019 pada Rabu (1/10) besok. Para anggota dewan terpilih itu difasilitasi mulai dariongkos keberangkatan, penginapan di hotel bintang lima hingga transportasi selama masa pelantikan.

KPU telah melayangkan surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berisi soal penundaan pelantikan anggota DPR tersangka korupsi. Presiden yang baru saja pulang dari tugas luar negeri akan segera menentukan nasib pelantikan para anggota DPR terpilih yang terjerat kasus korupsi itu.

Komisi Pemilihan Umum telah menindaklanjuti surat rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak melantik Anggota DPR RI Terpilih yang menjadi tersangka kasus korupsi