Penyelenggaran pemilu ataupun pemilukada selalu tidak terlepas dari praktek politik uang. Ada 3 aktor besar pelaku politik uang dalam setiap kali perhelatan akbar pesta politik lima tahunan digelar, dengan melakukan 3 modus!

Perangkat desa seluruh Indonesia kecewa RUU Desa tidak juga disahkan menjadi UU. Mereka mengancam akan memboikot pemilu jika RUU tidak digolkan tahun ini.

Sekretaris Fraksi PD Saan Mustopa menilai setiap caleg ataupun politisi dituntut untuk membangun jaringan dan berkomunikasi dengan konstituen. Hal inilah yang menentukan tingkat keterpilihan saat pemilu legislatif.

Sekjen PPP M Romahurmuziy mengusulkan agar dalam revisi UU Pilpres dilakukan sejumlah perubahan besar. Seperti Presiden dan Wapres tak boleh memegang jabatan apapun di parpol.

Pemerintah dan Komisi II DPR dalam masa persidangan tahun ini intensif membahas RUU Pemda yang merupakan revisi dari UU 32 Tahun 2004. Namun, sejumlah anggota DPR khawatir, revisi UU tersebut berpeluang menjadi alat menekan kepala daerah.

Ketua MPP PAN Amien Rais menilai Presidential Threshold tak perlu ditekan terlalu ringan. Karena terlalu banyak capres, menurut Amien, kurang baik juga.

Partai Golkar menolak revisi UU Pilpres dengan mengurangi presidential threshold (PT) yang sudah diatur sebelumnya sebesar 20 persen hasil Pemilu Legislatif (Pileg).

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Ganjar Pranowo berpendapat syarat pengajuan calon presiden (presidential threshold) tidak perlu diubah. Dalam UU Pilpres Nomor 42/2008 parpol yang mengajukan capres harus memenuhi syarat 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional di Pileg.

Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong revisi UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres. Diharapkan UU Pilpres tak lagi mengatur Presidential Threshold (PT) sebagai ambang batas pengusulan capres.

Partai Gerindra sepakat Presidential Threshold (PT) sebesar 20 persen suara pemilu legislatif (pileg) dihapus. Jika usulan itu ditolak, Gerindra lebih memilih opsi lain yakni angka Presidential Threshold disamakan dengan Parliamentary Threshold sebesar 3,5 persen.