Mantan Wamenkum HAM Denny Indrayana ditetapkan oleh Bareskrim Mabes Polri sebagai tersangka kasus payment gateway. Pengacara Denny Indrayana, Heru Widodo mengaku sudah menerima surat pemanggilan pemeriksaan sebagai tersangka hari ini.

Mahasiswa dan Ikatan Alumni (Iluni) Universitas Indonesia menggelar gerakan anti korupsi yang dihadiri oleh sejumlah tokoh, di antaranya Abraham Samad. Seratusan orang ini lalu mengumpulkan surat terbuka untuk Presiden.

Pengacara Denny Indrayana, Heru Widodo memberi penjelasan soal penolakan kliennya diperiksa karena tak boleh didampingi penasihat hukum. Heru menegaskan, apa yang dilakukan pihaknya bersandar pada aturan.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana hari ini diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Bareskrim terkait kasus dugaan korupsi proyek payment gateway. Namun Denny enggan menjawab pertanyaan.

Denny Indrayana tidak memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri. Penyidik akan melayangkan panggilan kedua kepada Denny untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek Payment Gateway.

Tim pengacara ‎mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mempersilakan publik untuk menilai ada atau tidaknya kriminalisasi dalam kasus dugaan korupsi proyek Payment Gateway. Proses perkara Denny terkesan sangat cepat prosesnya.

Denny Indrayana dijadwalkan diperiksa penyidik Bareskrim Polri sebagai saksi terkait kasus dugaan proyek Payment Gateway. Denny yang memiliki kegiatan lain, mengutus tim pengacaranya datang untuk menemui penyidik.

Suara mendukung KPK datang dari bumi Sumatera Barat. Kalangan kampus, ilmuwan dan masyarakat Minangkabau menolak penghancuran KPK secara sistematis. 

Denny Indrayana menggugat UU Polri dan TNI tentang hak prerogatif presiden. Gugatan itu dilakukan karena presiden haknya terpasung dalam memilih Kapolri dan Panglima TNI karena harus lewat persetujuan DPR.

Bila pada panggilan kedua, para saksi tak juga hadir, KPK akan mengirim surat panggilan ketiga sekaligus dengan tembusan ke Presiden Joko Widodo.