Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi merilis data terkait putusan-putusan Kejagung atas kasus korupsi yang telah inkracht tapi belum dieksekusi. Untuk putusan yang diambil selama 2004-2012, masih ada 36 perkara yang belum dieksekusi dengan total 40 terpidana.

Kemenkum HAM memastikan telah menindaklanjuti permintaan Kejaksaan Agung terkait buron kasus BLBI Djoko Tjandra. Namun Kemenkum tidak pernah menerima permintaan surat terkait pencarian aset Djoko.

Aset para koruptor yang berada di luar negeri terus dikejar oleh aparat hukum Indonesia. Sayangnya, surat izin pencarian aset itu terbentur di Kemenkum HAM selaku Central Aurthority (CA).

Buronan kasus BLBI Djoko Tjandra diduga bersembunyi di Papua Nugini. Tim kejaksaan pelacak aset Djoko terbentur surat pencarian yang belum ada tindak lanjut jelas dari Kemenkum HAM selaku Central Authority (CA).

ICW memprediksi koruptor yang masih buron dan belum menggunakan hak PK-nya akan melakukan hal sama seperti yang dilakukan Sudjiono Timan.

Putusan MA yang melepaskan koruptor Rp 369 miliar Sudjiono Timan dari hukuman 15 tahun penjara sulit diterima akal sehat, tidak terkecuali internal MA. Apalagi Timan saat ini kabur dan tidak diketahui rimbanya.

Putusan MA yang melepaskan koruptor Rp 369 miliar Sudjiono Timan sangat mengagetkan masyarakat, termasuk jagat peradilan Indonesia. Tak terkecuali internal MA yang menyesalkan putusan tersebut.

"Kalau sudah ada MoU, kesepakatan, kalau nanti diperlukan atau permintaan baik dari kita maupun dari sana itu lebih mudah," ujar Jaksa Agung Basrief Arief.

"Saya belum bisa pastikan hal itu, tapi yang jelas bahwa ini sudah jadi pengetahuan umum bukan saja diketahui kedua negara, tapi juga menjadi salah satu perhatian bersama," jawab Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha.

Sengketa ini cukup menarik perhatian publik. Hal ini juga terbukti dengan turunnya Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial Ahmad Kamil mengadili kasus musisi papan atas Indonesia.