DPR mempertanyakan dasar hukum kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang ternyata 'hanya' diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No.07 Tahun 2010. Padahal kenaikan TDL harusnya dituangkan dalam Keppres.

Para pengusaha berang karena pemerintah melanggar kesepakatan soal kenaikan TDL sehingga ramai-ramai meminta penundaan. Namun menteri ESDM menegaskan, kenaikan TDL sudah tidak bisa ditunda lagi.

Menteri ESDM Darwin Saleh mengaku siap bertemu dengan kalangan pengusaha untuk menjelaskan secara mendetail mekanisme kenaikan TDL. Namun Darwin menunggu laporan dari bawahannya dulu.

Badan anggaran DPR meminta PLN segera membuka hitung-hitungan rinci kenaikan TDL kepada DPR, pengusaha dan masyarakat. Jika rata-rata TDL di atas 10%, maka pemerintah dinilai telah melanggar UU APBN-P 2010.

Untuk mempercepat realisasi proyek 10.000 MW tahap I, PT PLN (persero) akan menempatkan kepala proyek untuk mengawasi pembangunan proyek-proyek tersebut.

Meski telah ada kenaikan tarif dasar listrik (TDL), namun PT PLN (Persero) mengakui masih menalangi biaya pokok penyediaan (BPP) listrik sebesar Rp 380 per kwh.

Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) per 1 Juli 2010 diperkirakan akan disusul oleh kenaikan TDL di tahun-tahun berikutnya. Hal ini karena  pemerintah akan mengejar tarif listrik sesuai dengan harga keekonomian.

Subsidi yang selama ini menjadi beban PLN, Rp 53 triliun masih dinikmati kalangan mampu. Masyarakat kurang mampu hanya mendapat porsi 15%.

Tarif Dasar Listrik sudah naik, tapi keuangan PLN Wilayah NTB bukannya membaik malah kian morat-marit. PLN NTB memproyeksikan kerugian tahun 2010 ini bakal membengkak hingga Rp 1,2 triliun.

Pemerintah mendesak PLN meningkatkan prestasi dan pelayanan kepada masyarakat pasca kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) mulai hari ini.