Terdakwa kasus dugaan suap Gayus Tambunan, Hakim Muhtadi Asnun, menolak semua dakwaan yang ditujukan kepadanya. Ia menilai jaksa  salah menerapkan pasal-pasal dalam dakwaan.

Gayus Tambunan mengakui suap dari sejumlah perusahaan agar nilai pembayaran pajak diturunkan. Jika hal itu terbukti, maka penyidik pajak harus melakukan koreksi besar-besaran terhadap perusahaan yang menyuap tersebut.

KPK menetapkan Walikota Bekasi Mochtar Mohamad sebagai tersangka dalam perkara penyalahgunaan APBD Bekasi tahun 2010. Mochtar pun mengaku bingung dengan penetapan tersangka dirinya.

Kuasa Hukum Hakim Muchtadi Asnun meminta Majelis Hakim menunda persidangan dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi). Penundaan dikarenakan kuasa hukum belum siap dengan pembelaannya.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman penjara terpidana kasus suap hakim PT TUN Ibrahim. Setelah divonis enam tahun, kini hukumannya berkurang menjadi lima tahun penjara.

Mantan Ketua MA Bagir Manan tidak sepakat dengan wacana deponeering kasus Bibit-Chandra. Dia menilai Kejagung cukup menyatakan penyidikan tak bisa dilanjutkan dengan alasan tidak cukup bukti.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah tetap menjadi pimpinan KPK terkait dengan keputusan MA terhadap kasus Bibit dan Chandra. KPK siap membantu.

MA yang tidak menerima peninjauan kembali (PK) Kejagung atas kasus Bibit S Rianto-Chandra Hamzah, dinilai bak memakai kaca matakuda. MA tidak melihat kembali kasus kriminalisasi kedua pimpinan KPK itu.

Satu-persatu partai politik di DPR mendorong agar Kejaksaan Agung mengeluarkan deponering terhadap kasus Bibit-Chandra. Setelah PD dan Golkar, PAN meminta Kejagung segera mengeluarkan deponering untuk menghentikan kasus Bibit-Chandra yang menganggu kinerja KPK.

PD mendorong Plt Jaksa Agung, Darmono, agar mengeluarkan deponering terhadap kasus Bibit-Chandra. Sebab, SKPP Bibit-Chandra tak lagi berpengaruh, terlebih MA tidak menerima permohonan PK atas SKPP kedua pimpinan KPK tersebut.