Sejumlah nama-nama dari daftar 14 direksi perusahaan pertambangan yang dicekal ternyata sudah mundur. Namun Depkeu berkilah mereka hanya mendapatkan nama-namanya dari Departemen ESDM.

Tindakan pencekalan yang dilakukan pemerintah terhadap 14 direksi perusahaan tambang dinilai berlebihan. Tidak tertutup kemungkinan pengusaha akan menyeret pemerintah ke arbitrase internasional.

RI-Australia rawan penggelapan dan perdagangan manusia (human trafficking) melalui di perbatasan. Sistem cekal online dibuat untuk meminimalisir trafficking di antara kedua negara.

Perusahaan batubara terus menjadi buah bibir, setelah ada perusahaan batubara yang masih minim pembayaran pajaknya kini 14 pimpinan perusahaan batubara dicekal. Namun DPR belum mau memanggil pihak yang terkait.

Pencekalan terhadap Kadisbudpar Jabar I Budhyana mendapat reaksi dari Pemprov Jabar. Rencananya Rabu Sore akan digelar pertemuan untuk membahas hal tersebut.

Usaha Jeffrey Mulyono untuk mengklarifikasi pencekalan atas dirinya di Departemen Keuangan belum membuahkan hasil. Dirjen Piutang dan Lelang Negara Depkeu Hadiyanto belum mau menerima dirinya.

Tidak terima dengan pencekalan Ditjen Imigrasi, pengusaha batubara Jeffery Mulyono langsung mendatangi kantor departemen keuangan (depkeu).

Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung (Jamwas) memanggil mantan Kasubid Cekal pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, Suryo Santoso dipanggil. Suryo dimintai keterangan berkaitan dengan pencekalan pengemplang kasus BLBI David Nusa Wijaya.

Jeffrey Mulyono, salah satu pengusaha batubara yang dicekal imigrasi menyatakan pencekalan terhadap dirinya salah alamat. Jeffrey menegaskan dirinya sudah mundur dari Berau Coal sejak 2006.

Dicekal bersama eks gubernur Jabar, Danny Setiawan Kadisbudpar Ijuddin Budhyana mengaku tidak menerima salinan surat pencekalan yang ditujukan pada dirinya.