DPR RI berencana untuk menggulirkan hak angket atas kebijakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait pengesahan kepengurusan PPP dan Golkar pasca konflik. Angket tersebut dinilai bisa merugikan bagi PPP dan Golkar. Kenapa?

Pimpinan DPR belum juga memproses surat usul rotasi pimpinan fraksi‎ dari kubu Agung Laksono, pasca terbitnya SK Menkum HAM. Ketua DPP Golkar Agun Gunanjar menyebut pimpinan DPR berpihak pada salah satu kubu.

Kubu Ical mengklaim dukungan untuk angket Menkum HAM akan membesar karena dukungan parpol lain. Kubu Agung malah menyebut dukungan terhadap angket itu di internal Golkar berkurang.

DPR mengadakan pergantian antar waktu (PAW) atas anggota DPR dari Fraksi PDIP Djarot Syaiful Hidayat. Djarot yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta digantikan oleh Arteria Dahlan.

Setelah sekitar sebulan reses, DPR RI akhirnya kembali menggelar persidangan untuk masa sidang ketiga tahun sidang 2014-2015. Pembukaan masa sidang ini dihadiri 300 orang anggota DPR RI, alias 255 wakil rakyat tak hadir.

DPR kembali bersidang pagi ini setelah menjalankan masa reses selama 1 bulan. Di Rapat Paripurna hari ini, surat dari Presiden Joko Widodo terkait calon Kapolri Komjen Badrodin Haiti dan Perppu Plt Pimpinan KPK akan dibacakan.

Mungkin karena polemik perpecahan partai beringin sangat panas, Bendum kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo, sampai melontarkan kata-kata keras nan kontroversial untuk kubu lawan. Tapi pantaskah rakyat diberi kata-kata politik yang cenderung kasar?

Ketum Agung Laksono menegaskan Bambang Soesatyo tak lagi jadi Sekretaris FPG DPR, dorongan angket pun ditegaskan tak direstui DPP Golkar. Tapi Bambang malah menantang, baginya Agung Laksono cs sedang mimpi basah.

Agung Laksono cs mengancam memecat atau mem-PAW Bambang Soesatyo dari DPR jika meneruskan langkah mendorong angket terhadap Menkum HAM Yasonna Laoly. Merasa ditekan, Bambang Soesatyo pun balik menantang.

Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol, Leo Nababan, mengingatkan Bambang Soesatyo Cs agar tidak menggulirkan hak angket untuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.