Adanya dukungan dari partai politik terhadap pencalonan Bambang Widjojanto sebagai Pimpinan KPK merupakan sesuatu beralasann. Namun tidak akan mempengaruhi independensinya bila akhirnya dipilih DPR sebagai Ketua KPK.

Bukan hanya Komisi III DPR saja yang mengklarifikasi ke Pansel Capim KPK mengenai kekeliruan di formulir laporan kekayaan, salah satu Capim KPK Bambang Widjojanto juga mencoba melakukan hal serupa. Bedanya, Bambang meminta klarifikasi kepada KPK.

“Maka kita sependapat fit and proper test mulai besok Senin dan closing pada hari Jumat tanggal 2 Desember,” kata Ketua Komisi III, Benny K Harman.

Akhirnya Komisi III DPR menerima kesalahan Pansel KPK atas kelalaian formulir LHKPN. Proses fit and proper test pun akan dilanjutkan segera mungkin.

"Ada kecelakaan beruntun. Kecelakaan pertama, formulir yang kita unduh ternyata kadaluarsa tapi masih ditayangkan dalam website www.anggaran.kemenkeu.go.id," ujar Anggota Pansel KPK Imam B Prasodjo.

"Tadi sudah saya sampaikan, kita ambil form itu mentah-mentah. Saya perlu jelaskan duduk permasalahannya, kalau langsung diminta jawaban ya dan tidak, itu sudah selesai. Lebay, ini sudah berlebihan," gugat Patrialis.

Ada yang berbeda dengan penampilan Ketua Pansel KPK, Patrialis Akbar, saat menyambangi Gedung DPR. Eks Menkum HAM ini kini berambut plontos dan dagunya dihiasi brewok nan tebal.

"Kita akan klarifikasi soal LHKPN itu juga soal ranking Pansel KPK. Kenapa ada itu rangking," ujar Ketua Komisi III, Benny K Harman.

"Apa saya salah kalau menemukan kecerobohan Pansel? Saya yang menemukan kecerobahan Pansel, bukannya dipuji. Mengapa Pansel yang melakukan kecerobohan kok dipuja-puja?" gugat Benny K. Harman.

Langkah Komisi III DPR yang mempersoalkan soal surat kuasa laporan harta kekayaan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) dinilai mengada-ada.