Ketua FPD DPR M Jafar Hafsah mendorong Yulianis mengungkap bukti tudingannya terkait aliran Rp 30 miliar ke kongres Partai Demokrat. Hal tersebut perlu dibuktikan KPK.

Kasus dugaan korupsi M Nazaruddin adalah salah satu contoh dampak dari rangkap jabatan yang dilakukan anggota DPR. Duduk sebagai petinggi perusahaan sekaligus anggota Badan Anggaran DPR.

Awalnya, Yulianis merasa betah bekerja di Permai Group, kelompok perusahaan milik M Nazaruddin. Namun semakin lama berada di kantor tersebut, Yulianis semakin tidak nyaman. Perempuan 41 tahun itu pun memutuskan berhenti.

Dalam surat pemberitahuan (SPT) Pajak, Neneng Sri Wahyuni, istri M Nazaruddin mencantumkan pedagang telur sebagai pekerjaannya. Namun semua itu hanya becandaan saja agar pembuatan SPT tahunan itu tidak ribet.

"Itu akan kami telusuri juga, kita berkeinginan agar, Parpol itu memperoleh dana itu dengan cara yang bersih. Kami sangat berkepentingan," tutur Ketua KPK, Busyro Muqoddas.

M Nazaruddin rupanya tidak hanya bagi-bagi uang ke sejumlah politisi Partai Demokrat (PD). Uang miliaran rupiah dari pria yang kini menjadi tersangka kasus suap Kemenpora itu juga royal kepada politisi dari partai lain.

Yulianis memegang catatan keuangan khusus Permai Group dan mengetahui soal lalu lintas uang di perusahaan itu. Namun, Yulianis tidak semuanya mengerti siapa saja pihak-pihak yang dialiri uang dari perusahaan M Nazaruddin itu. Termasuk CDR.

"Gedung (kantor DPP PD) saja masih numpang, gimana disebut partai banyak duit? Partai kecil saja sudah punya gedung sendiri. Jangan sebut-sebut Demokrat lah, kasihan," pinta Marzuki Alie.

Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang bersikukuh jika uang Rp 3,2 miliar untuk Sesmenpora Wafid Muharam sebagai dana talangan. Rosa melakukan itu semua sebagai bentuk loyalitas bagi perusahaan.

"Tidak ada. Yulianis sudah bilang kalau uang itu kembali utuh. Hari ini ada klarifikasi dari Yulianis kepada komite etik," ujar Wasekjen PD, Saan Mustopa.