Bawaslu sudah melaporkan perihal anggota DPR haram ke Ketua MK Mahfud MD. Bawaslu menemukan 2 surat MK terkait penetapan anggota DPR yang dicurigai dipalsukan.

Anggota KPU, Endang Sulastri, angkat bicara seputar dugaan ada anggota DPR yang menduduki kursi yang bukan haknya alias kursi haram. Dia mengklaim masalah itu sudah selesai.

Kasus dugaan pemalsuan dokumen Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyeret nama Andi Nurpati masih diselidiki Mabes Polri. Polri terus berkoordinasi dengan MK untuk mengusut kasus ini.

Pemalsuan surat MK yang diduga dilakukan politisi Demokrat yang juga eks anggota KPU, Andi Nurpati sudah masuk ranah hukum. PD pun tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Andi.

Pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi yang diduga dilakukan eks anggota KPU, Andi Nurpati, diketahui dikirim dengan menggunakan nomor fax yang sudah lama tak aktif.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan pihak kepolisian kini sudah menyeriusi laporan terkait dugaan pemalsuan surat oleh Andi Nurpati.

Eks anggota KPU Andi Nurpati menilai pelaporan MK tentang pemalsuan dan penggelapan dokumen sudah kadaluwarsa. Namun Ketua MK Mahfud MD menyatakan, kasus ini baru akan kadaluwarsa pada 2022.

Satu tahun lamanya, laporan Mahkamah Konstitusi (MK) soal dugaan pemalsuan surat yang dilakukan Andi Nurpati terkatung-katung. Ada dugaan, Mabes Polri ditekan secara politik untuk tidak memprosesnya. Benarkah?

Kepolisian diminta tidak main-main dalam menangani kasus dugaan pemalsuan dokumen yang melibatkan eks anggota KPU, Andi Nurpati. Kasus pemalsuan surat MK soal putusan sengketa pemilu itu adalah pelanggaran pidana yang berat.

Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Ruhut Sitompul mendukung proses hukum untuk Nurpati. Kutil-kutil di Demokrat harus dicabut.