Golkar jadi motor penggunaan hak interpelasi DPR untuk kebijakan pemerintah mengurangi subsidi BBM. PDIP mengajak Golkar dan fraksi-fraksi DPR lainnya tak terburu-buru.

Masa sidang pertama DPR 2014-2019 tinggal 10 hari lagi, namun UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang jadi kesepakatan damai KMP dan KIH belum juga direvisi. Sempitnya waktu tak menyurutkan niat DPR untuk memenuhi target merevisi Undang-undang itu sebelum reses.

Menteri BUMN Rini Soemarno meminta penundaan rapat kementeriannya dengan DPR. Komisi VI merespons negatif permintaan penundaan ini. Apa penjelasan Rini?

Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno‎ tak mau memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR dengan melayangkan surat permohonan penundaan rapat kepada Komisi VI.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno telah melayangkan surat ke DPR meminta penundaan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR. Komisi VI bereaksi atas sikap Rini.

Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat dari Kolisi Merah Putih berencana mengajukan hak interpelasi atas kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Partai politik di kubu Koalisi Merah Putih berencana menggalang penggunaan hak interpelasi untuk menanyakan kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

DPR melalui Badan Legislasi (Baleg) dengan pemerintah sepakat merevisi UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) menyusul kesepakatan dua kubu di parlemen. Namun pembahasan itu tak akan melibatkan DPD karena pasal-pasal yang direvisi tak terkait DPD. Apa kata DPD?

DPR bersama pemerintah sepakat merevisi UU MD3 sebagai tindaklanjut kesepakatan atas kisruh dua koalisi di parlemen. Kesepakatan dalam rapat Badan Legislasi itu dikritik karena tidak melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Rapat Baleg memutuskan revisi UU MD3 tanpa memasukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).