Survei Strategic Indonesia menunjukkan elektabilitas capres SBY-Boediono menurun menjadi 46,86%. Sementara JK-Wiranto meningkat tajam menjadi 32,46% dan pasangan Mega-Prabowo 20,34%.

Politisi PAN Patrialis Akbar prihatin melihat ancaman sejumlah tim kampanye pasangan capres yang akan mundur dari bursa capres jika masalah DPT tak dibereskan KPU. Capres yang mundur ditengah jalan bisa dikenakan sanksi pidana.

Para capres, kecuali SBY, mendatangi MK menghadiri rapat koordinasi untuk membahas penanganan perkara perselisihan hasil pilpres.

Panwaslu Jawa Tengah (Jateng) mencatat belasan ribu pemilih bermasalah tercatat di DPT. Hingga kini, permasalahan itu belum juga terselesaikan.

Capres Megawati menyayangkan masih belum adanya kemauan dari capres SBY dalam menyelesaikan persoalan DPT. Berbagai usaha untuk menghubungi tim SBY untuk diajak bersama-sama menyelesaikan masalah ini gagal.

Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid meminta  capres bersikap  kenegarawanan mendukung Pilpres sesuai jadwal. Hidayat berharap semua pihak berhenti menyalahkan SBY terkait kisruh DPT.

Capres yang mengusulkan penundaan pelaksanaan pilpres dianggap takut kalah. Alasan DPT masih bermasalah pun dianggap mengada-ada.

Jika capres SBY mengisi minggu tenang dengan melakukan tugas kenegaraan ke NTB, maka capres Megawati Soekarnoputri mengisi minggu tenang di Bali. Kemanakah capres JK?

Pertemuan para capres-cawapres minus SBY-Boediono di Gedung PP Muhamamdiyah ternyata juga dihadiri suami capres Megawati Soekarnoputri, Taufiq Kiemas. Taufiq tampak duduk santai menunggu hasil pertemuan yang berlangsung di lantai 2 gedung tersebut.

Cawapres Wiranto tiba terlebih dahulu di Kantor PP Muhammadiyah untuk membahas masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan capres-cawapres lain selain SBY-Boediono. Wiranto menegaskan, masalah DPT Bukan cuma tuntutan dia, tapi semua rakyat.