Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR menduga Andi Nurpati sengaja menggunakan surat Palsu MK untuk meloloskan caleg Hanura Dewi Yasin Limpho menjadi anggota DPR.

Hingga kini Komisi III DPR masih silang pendapat soal berapa nama yang harus diserahkan Pansel KPK. Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman meminta Pansel KPK menyerahkan 10 nama untuk calon pimpinan KPK.

Mantan Juru Panggil MK Mashuri Hasan, mencuat namanya terkait kasus pemalsuan surat MK yang menyeret nama Andi Nurpati. Mashuri telah diberhentikan dan kini menjadi calon hakim di PN Jayapura, namun sedang mengikuti pelatihan hakim di Bandung.

Panja Mafia Pemilu DPR dan kepolisian saat ini masih menyelidiki dugaan pemalsuan surat MK yang memenangkan calon legislatif dari Partai Hanura, Dewi Yasin Limpo. Partai Hanura siap memberikan sanksi tegas jika Dewi terbukti bersalah.

Di hadapan Komisi II DPR, Ketua MK Mahfud MD memaparkan kronologi dugaan pemalsuan surat MK oleh mantan anggota KPU Andi Nurpati. Mahfud menjelaskan asal muasal surat MK dan sepak terjang Andi Nurpati.

Sekjen Mahkamah Konstitusi, Janedjri M Gafar, mengungkap fakta baru soal kasus pemalsuan surat putusan MK. Dia menyebut ada tekanan dari hakim konstitusi (saat itu) Arsyad Sanusi dalam pemalsuan dokumen tersebut.

Partai Demokrat diminta untuk menonaktifkan Andi Nurpati dari kepengurusan partai terkait dugaan pemalsuan surat putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Permintaan itu ditolak mentah-mentah.

Kasus pemalsuaan surat putusan MK yang diduga dilakukan Andi Nurpati terus didorong publik agar diusut kepolisian. Kasus ini menjadi bukti jika pemilu lalu sangat buruk dari segi kualitas.

Pimpinan DPR mengimbau Panja Mafia Pemilu segera memanggil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Mahfud menegaskan siap hadir bila dipanggil Panja Mafia Pemilu DPR.

Perjalanan surat putusan MK soal sengketa Pemilu Legislatif 2009 di Dapil I Sulawesi Selatan masih misterius. Baik sfaf KPU maupun mantan Komisioner KPU, Andi Nurpati memberikan keterangan yang berbeda.