Departemen Pertahanan (Dephan) menilai rekening yang digunakan para Atase Pertahanan itu merupakan dana bukan anggaran yang digunakan untuk operasional. Dana tersebut merupakan bagian dari anggaran negara untuk pertahanan yang dialokasikan kepada Dephan dan TNI.

BPK menilai rekening para Atase Pertahanan RI di luar negeri bukanlah rekening liar. Rekening itu secara berkala diaudit, baik oleh BPK maupun audit secara internal di lingkungan Dephan dan TNI.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan, rekening para Atase Pertahanan RI di luar negeri bukan liar. Rekening itu secara berkala diaudit oleh BPK, maupun audit secara internal di lingkungan Departemen Pertahanan (Dephan) dan TNI.

Dephan menganggap dugaan dan rencana penutupan rekening liar atase pertahanan di luar negeri oleh Depkeu aneh. Atase Pertahanan bukan otoritas dan tidak menyelenggarakan anggaran.

Dianggap tidak sesuai aturan dan liar, sejumlah rekening para Atase Pertahanan (Athan) RI di luar negeri akan ditutup oleh Depkeu. Dephan pun menyatakan dugaan dan rencana penutupan itu aneh.

NKRI yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara faktual tidak lagi berdaulat. Namun, telah masuk dalam perangkap kekuatan subversi asing dengan bantuan para komprador dalam negeri.

Pensiun merupakan suatu proses perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Mengubah kebiasaan bekerja sebagai karyawan dan menjadi individu yang bebas memang tidak mudah. Tapi kenapa tidak?

Anggaran untuk alutista menjadi pertanyaan dengan banyaknya kecelakaan. Namun pemerintah menegaskan, berapapun dana yang disediakan, tetap saja tidak semudah membeli pisang goreng.

Pengelolaan gedung Manggala Wanabakti yang menghasilkan Rp 151,499 miliar dari 2005-2008 ternyata tidak mempunyai dasar hukum dan dinilai sebagai pungutan liar.

Presiden SBY mengakui anggaran pemerintah untuk sektor pertahanan belum ideal. Namun, SBY menegaskan bukan berarti kondisi ini menjadi penyebab terjadinya kecelakaan pesawat TNI.