Secara moral, pemerintah dibenarkan mengambil aset konglomerat hitam penerima dana BLBI untuk dana talangan bagi korban lumpur Lapindo.

MA dan Komisi III DPR dihimbau untuk tidak mempolitisir atau memperkeruh proses seleksi calon hakim agung yang dilakukan oleh KY. Bila proses ini dipolitisir, dikhawatirkan proses seleksi di KPK dan KPU juga bisa terjadi.

Layar OHP dipasang di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tak lama, video tentang lumpur panas di Porong, Sidoarjo, Jatim, diputar.

Majelis hakim sidang kasus pidana Newmont dilaporkan ke Mahkamah Agung (MA). Ketiga anggota majelis hakim itu diduga melanggar Pedoman Perilaku Hakim (PPH).

Masyarakat miskin dinilai masih belum memperoleh bantuan hukum yang baik. Pemerintah pun didesak segera menetapkan PP Bantuan Hukum gratis untuk rakyat miskin.

Sebanyak 30 bukti tertulis diserahkan kuasa hukum penggugat dalam persidangan gugatan legal standing terhadap Lapindo Brantas Inc di PN Jakarta Pusat.

Aktor kawakan Roy Marten datang ke Komnas HAM. Kedatangan Roy bukan untuk syuting film atau sinetron, tapi sebagai wakil dari Persatuan Narapidana Indonesia.

Pemerintah dinilai telah menjual negara melalui UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal. MK diminta melakukan judicial review terhadap UU ini.

Kasus perdata gugatan YLBHI pada Lapindo atas semburan lumpur yang terjadi Sidoarjo, Jawa Timur, terus berlangsung. Lapindo ngotot tidak bersalah.

KPK seharusnya sudah mulai bertindak mengusut aliran dana DKP. Para penikmat dana DKP itu bisa menghilangkan bukti jika KPK masih lamban mengusutnya.