Komisi II DPR hari ini menggelar rapat dengan Kemendagri membahas evaluasi program e-KTP. Ketua komisi II Agun Gunanjar geram karena rapat itu harus diskorsing lantaran banyak anggota yang terlambat datang.

Muhammadiyyah tetap bersikeras menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas). Ketua Majelis Hukum Pimpinan Pusat Muhammdiyyah Syaiful Bakhri menyatakan prinsip dasar pembentukan RUU Ormas telah melenceng dari azas permasyarakatan.

RUU Pemilukada membahas soal penyelesaian sengketa pemilukada di selesaikan di MA/PT dan tidak lagi di MK. RUU soal penyelesaian sengketa pemilu tersebut ditolak oleh lembaga pemantau pemilu.

Pemilu tinggal setahun lagi. Parpol kini sibuk menggodok daftar calon anggota legislatif sementara (DCS). Bila kebanyakan anggota DPR sudah menetapkan hati kembali maju jadi caleg, tidak demikian dengan Nova Riyanti Yusuf.

Puluhan ribu orang berunjuk rasa di seluruh wilayah AS menuntut kewarganegaraan untuk jutaan imigran gelap. Di Washington DC massa berkumpul di luar gedung Capitol dan lebih dari 1.000 orang lainnya berdemonstrasi di Atlanta.

Sembilan fraksi belum bulat menyepakati revisi UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden. Badan Legislasi memutuskan untuk menunda pengambilan keputusan revisi UU Pilpres.

"Lebih baik sekaligus capeknya dibandingkan mesti berkali-kali pemilu di wilayah yang sama."

Lembaga survei tak bisa sembarangan menggelar quick count hasil Pilpres 2014 yang diperkirakan digelar Juli 2014 mendatang. Peraturan publikasi quick count benar-benar diperketat.

Di Pemilu 2009 lalu capres dan cawapres pilihan dicontreng. Namun draf RUU Pilpres yang baru capres dan cawapres dicoblos. Jangan lupa.

Pimpinan DPR bersama pimpinan Komisi II dan fraksi kembali mengadakan rapat membahas perkembangan RUU Pilkada. Ada sejumlah bahasan terkait pemilihan kepala daerah yang sangat krusial dan akan diubah dalam RUU Pilkada tersebut.