Sejumlah petinggi perusahaan batubara memprotes cekal yang dikenakan karena adanya piutang royalti batubara. Depkum HAM pun siap mengkoreksi nama-nama yang masuk dalam daftar cekal itu.

Para petinggi perusahaan batubara yang dicekal ramai-ramai membantah. Sebagian mengaku sudah tak terkait dengan perusahaan batubara yang 'bermasalah' dengan piutang negara.

BEI akan meminta penjelasan PT Bumi Resources Tbk dan PT Adaro Energy Tbk terkait masalah pencantuman piutang pada negara dalam laporan keuangan dua emiten tersebut.

Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak terlalu memusingkan pencekalan yang dilakukan ditjen imigrasi terhadap beberapa emiten batubara.

Sejumlah direksi PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal (KPC), mengaku belum menerima pernyataan resmi pencekalan dari Dirjen Imigrasi.

Sejumlah nama-nama dari daftar 14 direksi perusahaan pertambangan yang dicekal ternyata sudah mundur. Namun Depkeu berkilah mereka hanya mendapatkan nama-namanya dari Departemen ESDM.

Perusahaan batubara terus menjadi buah bibir, setelah ada perusahaan batubara yang masih minim pembayaran pajaknya kini 14 pimpinan perusahaan batubara dicekal. Namun DPR belum mau memanggil pihak yang terkait.

Usaha Jeffrey Mulyono untuk mengklarifikasi pencekalan atas dirinya di Departemen Keuangan belum membuahkan hasil. Dirjen Piutang dan Lelang Negara Depkeu Hadiyanto belum mau menerima dirinya.

Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung (Jamwas) memanggil mantan Kasubid Cekal pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, Suryo Santoso dipanggil. Suryo dimintai keterangan berkaitan dengan pencekalan pengemplang kasus BLBI David Nusa Wijaya.

Jeffrey Mulyono, salah satu pengusaha batubara yang dicekal imigrasi menyatakan pencekalan terhadap dirinya salah alamat. Jeffrey menegaskan dirinya sudah mundur dari Berau Coal sejak 2006.