KPU akhirnya mengumumkan DPT Pemilu 2009 pasca keluarnya perpu Nomor 1 Tahun 2009. Jumlah pemilih bertambah 197.775. Sehingga, total DPT adalah 171.265.442.

Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo meminta pemerintah bersama KPU segera memperbaiki data pemilih yang masih amburadul. Jika hal itu tidak dilakukan, dan nanti pada saat pemilu terjadi kecurangan, PDIP akan melakukan perlawanan terbuka.

Semua partai politik peseta pemilu mendapatkan salinan DPS (daftar pemilih sementara). Tujuannya agar mereka ikut memperbaiki DPS sebelum DPT (daftar pemilih tetap) disahkan. Tapi, mengapa ada parpol yang protes?

Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saefudin mempertanyakan jumlah pasti tempat pemungutan suara (TPS) yang akan digunakan dalam pencontrengan Pemilu 2009. Bila jumlah tersebut tidak segera dipastikan, dikhawatirkan konflik pemilu akan terjadi.

Perpu No 1/2009 yang mengatur tentang perbaikan DPT dinilai tidak memiliki arti signifikan dalam menyelamatkan hak konstitusional warga negara. Perpu itu hanya ditujukan untuk mengamankan kelalaian KPU menjalankan tugasnya.

Perpu pengubahan DPT dan penandaan dua kali sudah diteken presiden. DPR juga tak mempermasalahkannya. Yang tak terbayangkan adalah penerapannya di lapangan pada hari pemungutan suara nanti.

KPU Provinsi Jabar akan melakukan validasi jumlah DPT yang ada di Jawa Barat. Validasi ini terkait adanya laporan baru yang datang dari Panwaslu seluruh Jawa Barat tentang perubahan data pemilih.

Carut marutnya pendataan penduduk di Indonesia memprsulit kinerja KPU. Itulah salah satu alasan mengapa Daftar Pemilih Tetap (DPT) terus dirundung masalah.

Perpu perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah dikeluarkan. Meski Perpu ini membantu KPU memperbaiki daftar pemilih, namun berimplikasi pada naiknya biaya produksi dan distribusi logistik.

Pemerintah berjanji akan mengeluarkan Perpu tentang perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Meski DPT akan diubah, namun pemilih yang belum terdaftar tetap tidak akan terakomodir.