Wamenkum HAM membuat kontroversi dengan pernyataan soal hukuman mati bagi koruptor di masa pandemi. Termasuk kepada Edhy Prabowo, dan Juliari Batubara.
Dirjen Perikanan Budi Daya KKP Slamet Soebjakto menyebut tugas tim due diligence ekspor benur bentukan Edhy Prabowo kadang tidak sesuai aturan. Ini alasannya:
Saksi ungkap penyuap Edhy Prabowo, Suharjito bertemu stafsus Edhy 4 kali di Gedung KKP. Pertemuan itu karena izin ekspor benur perusahaan Suharjito ditahan.