Meski perjanjian pertahanan RI-Singapura (DCA) kandas, Indonesia harus tetap melakukan negosiasi untuk mengejar obligor nakal yang kabur ke negeri pulau itu.

Pemerintah Singapura membantah telah mengandaskan kesepakatan pertahanan (DCA) dan Perjanjian Ekstradisi untuk melindungi obligor BLBI. Tudingan Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono dinilai tidak benar.

Perjanjian ekstradisi bukan satu-satunya cara untuk menangkap pengemplang BLBI yang hidup nyaman di Singapura. Ada perjanjian PBB yang bisa digunakan.

Kesepakatan Kerja Sama Pertahanan (Defence Cooperation Agreement/DCA) antara Indonesia-Singapura sudah kandas. Apakah Pemerintah Indonesia akan menghentikan kerja sama dengan Singapura? Ternyata tidak.

Singapura telah menghentikan secara sepihak memuntuskan Kesepakatan Kerja Sama Pertahanan (Defence Cooperation Agreement/DCA) dengan Indonesia. Indonesia pun diminta bersikap tegas dan tidak mengemis.

"Singapura tidak mau meloloskan ekstradisi karena mereka mau mengurusi (melindungi) uang BLBI yang lari pada tahun 1997-2001 yang kita uber."

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, belum menerima intruksi dari Kejagung untuk mengusut dugaan perusahaan milik Agus Anwar yang tersandung kasus BLBI. Bila sudah diperintah sudah turun, Kejati Riau siap melakukan pengusutan.

Obligor BLBI Agus Anwar diduga memiliki aset berupa sejumlah perusahaan tambang di Riau. Namun, Jaksa Agung menyatakan perkara bekas pemilik Bank Pelita itu sudah diserahkan ke Menkeu.

Kejaksaan tengah menyelidiki sejumlah perusahaan tambang di Riau, yang dicurigai merupakan milik obligor BLBI Agus Anwar. Bila benar, Kejaksaan akan menyita aset bekas pemilik Bank Pelita yang kini buron itu.

Mantan Jaksa Kejaksaan Agung (Kejagung) Urip Tri Gunawan, terpidana kasus suap penyelidikan BLBI, tetap dijatuhi hukuman 20 pada tingkat kasasi. Kejagung menghargai sepenuhnya keputusan Mahkamah Agung (MA) tersebut.