Ketegangan antara PT Freeport McMoran Indonesia dengan Garuda Indonesia akhirnya bisa didamaikan. Ke depan pemerintah berharap hal serupa tidak terulang lagi dengan memberi jaminan ketersediaan fuel di Timika.

Tindakan PT Freeport yang tidak memberi avtur pada pesawat Garuda di Timika, meninggalkan pengalaman buruk bagi Kapten Pilot Manotar Napitupulu. Dia merasa telah terjadi pelecehan terhadap pilot Indonesia.

Perseteruan antara Garuda dengan PT Freeport hanya miskomunikasi. Komisi V DPR pun menilai masalah itu sudah selesai dan tak perlu ditindaklanjuti lebih jauh.

Ketua DPD Irman Gusman menilai PT Freeport sudah melanggar UU Perhubungan Udara dengan tidak memberikan avtur untuk Garuda Indonesia. Oleh karena itu Menhub harus menindak tegas Freeport.

Maskapai Garuda Indonesia masih melakukan pengkajian terkait rute penerbangan ke Timika, Papua. Salah satu persoalannya, pasokan BBM Avtur yang diberikan pihak Bandara Mozes Kilangin masih belum mencukupi.

Kementerian BUMN menyatakan PT Pertamina (Persero) siap mengambil alih penyaluran bahan bakar avtur di bandara internasional Timika dari PT Freeport.

Pertamina masih harus membuat kajian keekonomian, sebelum membangun fasilitas penjualan dan pengisian avtur di Bandara Mozes Kilangin, Timika, menyusul perseteruan Garuda vs Freeport.

Menhub Freddy Numberi menyatakan perseteruan PT Freeport dan Garuna terkait pasokan BBM hanya insiden kecil. Bagi dia, yang harus digali duduk permasalahannya.

PT Freeport hanya mengurangi BBM Garuda Indonesia di Bandara Mozes Kilangin, Timika, Papua. Tindakan itu pun seharusnya tidak diperbolehkan dalam aturan internasional.

Pengurangan pengisian bahan bakar avtur oleh PT Freeport terhadap maskapai Garuda Indonesia tidak bisa dibiarkan. Pemerintah pusat harus memberi teguran keras pada PT Freeport karena telah melecehkan NKRI.