detikNews

Ketua KPK Benarkan OTT Patrialis Akbar

Ketua KPK Agus Rahardjo mengonfirmasi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar.

Kamis, 26 Jan 2017 11:37 WIB

detikNews

Kabar OTT KPK, Begini Aktivitas di Rumah Patrialis Akbar

Ketua MK Arief Hidayat menuturkan hakim konstitusi Patrialis Akbar tak bisa dihubungi sejak semalam. Seperti apa kondisi rumahnya?

Kamis, 26 Jan 2017 11:30 WIB

detikNews

Ada Kabar OTT, Ketua MK Sebut Patrialis Akbar Tak Bisa Dihubungi

Ketua MK Arief Hidayat akan mengumpulkan seluruh hakim konstitusi siang ini, namun Patrialis Akbar sulit dihubungi.

Kamis, 26 Jan 2017 11:06 WIB

detikNews

Kabar OTT di MK, KPK: Perkembangan Segera Disampaikan

KPK segera memperjelas kabar OTT salah seorang pejabat di lingkungan MK.

Kamis, 26 Jan 2017 10:41 WIB

detikNews

Ada Kabar OTT KPK, Ketua MK akan Kumpulkan Hakim Konstitusi

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, orang yang ditangkap adalah pejabat tinggi negara dari unsur yudikatif.

Kamis, 26 Jan 2017 10:06 WIB

detikNews

Gugatan PPP Kubu Djan Faridz Tidak Diterima MK

MK tidak menerima gugatan uji materi UU Partai Politik oleh PPP Kubu Djan Faridz. Pasalnya, secara kedudukan hukum, pemohon dinilai tidak memiliki kepentingan.

Rabu, 25 Jan 2017 23:46 WIB

detikNews

MK Putuskan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor Harus Ada Kerugian Negara

"Seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang," ucap Ketua MK Arief Hidayat.

Rabu, 25 Jan 2017 17:15 WIB

detikNews

Soal Putusan MK tentang Seponering, Kejaksaan: Nggak Ada Masalah

MK mewajibkan Jaksa Agung memperhatikan dua pertimbangan badan kenegaraan terkait apabila akan mengeluarkan seponering.

Jumat, 13 Jan 2017 16:56 WIB

detikNews

MK: Seponering Tidak Melanggar UUD 1945

Seponering adalah kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Rabu, 11 Jan 2017 17:15 WIB

detikNews

MK: Seponering Kejagung Harus Perhatikan Pertimbangan 2 Badan Terkait

MK memutuskan kewenangan seponering Kejaksaan Agung (Kejagung) harus dibatasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Rabu, 11 Jan 2017 16:54 WIB